Corona Tekan Cash Flow Perusahaan

Investor Daily, 2 Maret 2020 – Dampak negatif wabah virus corona kini tidak hanya menimpa sektor pariwisata, penerbangan, dan ritel di dalam negeri, tetapi sudah menjalar ke industri manufaktur karena masalah kelangkaan dan keterlambatan pengiriman bahan baku dari Tiongkok. Harga bahan baku menjadi lebih mahal dan menyebabkan tekanan pada cash flow perusahaan. Pemerintah diharapkan dapat meringankan tekanan tersebut.

Hingga Minggu (1/3) pukul 18.37 WIB, menurut data worldometers, jumlah penderita yang terinfeksi virus corona Convid-19 di seluruh dunia mencapai 87.656. Jumlah korban meninggal 2.994, sedangkan yang sudah sembuh 42.617. Para peneliti belakangan juga menemukan bahwa sebagian dari pasien yang sembuh mungkin masih membawa virus (virus carrier), sehingga kriteria untuk pencabutan karantina di rumah sakit dan perawatan lanjutan harus dievaluasi kembali.

WHO menyatakan berjangkitnya penyakit virus corona Convid-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok, pada 31 Desember 2019. Jumlah penderita yang terinfeksi di negara itu mencapai 79.828 dan korban jiwa sudah 2.870. Epidemi virus corona terus meluas dan kini infeksi virus tersebut dilaporkan telah terjadi di 65 negara dan 1 kapal internasional Diamond Princess. Jumlah penderita terbanyak di luar Tiongkok ada di Korea Selatan sekitar 3.736, dengan korban meninggal 20 orang.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, kondisi tersebut sangat berbahaya dan berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, meski di negeri ini belum ada laporan terjadi kasus infeksi virus corona. Bila hal itu terus berlanjut dan tidak ada bantuan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan yang meringankan tekanan pada cash flow, perusahaan bisa tutup dan dapat mentrigger krisis kalau terjadi secara luas.

Oleh karena itu, dia berharap ke depan pemerintah bisa memberikan insentif atau kebijakan lain yang fokus untuk merelaksasi tekanan pada cash flow perusahaan. “Misalnya dengan kebijakan yang memungkinkan perusahaan untuk merestrukturisasi utang, agar tidak terjadi loan default dalam skala besar yang dapat mentrigger krisis ekonomi. Selain itu, menangguhkan tenggat waktu kewajiban transfer pajak dari pelaku usaha kepada pemerintah hingga 2-3 bulan setelah wabah ini selesai. Lalu, mempercepat restitusi pajak bagi industri, serta intervensi di sektor perbankan untuk menurunkan suku bunga pinjaman usaha secara riil dalam waktu dekat,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu.

Shinta menambahkan, relaksasi impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hingga barang modal industri juga harus segera dilakukan. Pasalnya, kini rantai pasokannya terganggu. “Dengan risiko shortage of supply semakin tinggi, kebijakan impor barang
modal, bahan baku, dan bahan pendukung industri harus direlaksasi dan di-bypass, selama wabah virus corona ini menciptakan disrupsi supply chain. Ini mendesak untuk segera dilakukan, karena kalau pelaku usaha harus mengikuti prosedur impor normal, industri akan terpaksa tutup.

Jadi, relaksasi impor sementara ini sangat penting untuk meminimalisasi dampak kenaikan harga barang kebutuhan industri di dalam negeri dan mengendalikan inflasi, serta memproteksi daya beli konsumen,” ujar dia.

Tidak Hanya Pariwisata

Shinta menilai, insentif yang sudah diberikan pemerintah RI saat ini memang mendorong konsumsi atau belanja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, kebijakan itu didasarkan pada asumsi bahwa sektor ekonomi yang terkena dampak hanya sektor jasa, khususnya jasa terkait pariwisata.

“Asumsi ini sudah tidak valid lagi, karena adanya perkembangan penyebaran wabah ini ke seluruh dunia di luar Tiongkok. Jadi, ada beberapa aspek dari kebijakan tersebut yang perlu disesuaikan berdasarkan perkembangan yang ada,” ujar Shinta. Dia juga mengatakan, anggaran untuk promosi pariwisata sebaiknya diarahkan pada promosi pariwisata di dalam negeri dan bukan di luar negeri.

Pasalnya, kalau promosi pariwisata diarahkan ke luar negeri, justru akan meningkatkan risiko wabah tersebut menyebar ke Indonesia, karena semakin banyak negara yang terkena wabah ini. “Alternatif lainnya, anggaran tersebut bisa juga dikonversikan atau diubah untuk keperluan lain. Misalnya, untuk membiayai subsidi pengembangan atau perbaikan manajemen pariwisata kelas menengah-bawah,” ucap dia.

Terkait kemungkinan sulitnya merealisasikan insentif tersebut, Shinta mengatakan hal itu merupakan problem klasik dari lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Ke depan, insentif yang dibutuhkan juga bukan hanya masalah insentif fiskal, tetapi lebih kepada perbaikan kebijakan nasional nonfiskal yang dibutuhkan pelaku usaha untuk survive.

“Ini mencakup berbagai hal. Misalnya, perubahan kebijakan impor, modifikasi kebijakan perbankan, dan kebijakan makroprudensial,” ujar dia. Pemerintah juga perlu melihat dampak ekonomi wabah korona ini secara holistik, tidak parsial pada satu sektor tertentu saja. Sebab, sektor lain juga mengalami posisi yang tidak menguntungkan dari kebijakan insentif yang dikeluarkan, seperti ketahanan sektor perbankan ketika pemerintah berupaya mengintervensi penurunan suku bunga riil.

Tantangan lain adalah bagaimana pemerintah menciptakan keseimbangan untuk bergerak cepat dalam merespons (mitigasi dan containment) dampak negatif setiap perkembangan wabah korona terhadap ekonomi nasional dan kepada masyarakat, yang akan terus ‘berevolusi’ mengikuti perkembangan wabahnya. “Tantangan itu muncul, karena pemerintah tidak terbiasa untuk berkoordinasi dengan cepat dan sigap, tidak terbiasa untuk me-review kebijakan-kebijakan agar tetap relevan dan valid sesuai dengan perkembangan kondisi nyata di lapangan, yang berubah secara cepat. Ini adalah wake up call bahwa kita tidak bisa santai-santai atau setengah-setengah melakukan reformasi ekonomi dan reformasi birokrasi,” tutur Shinta.

Permintaan AS Naik

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Penasihat Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengungkapkan, wabah virus korona berdampak pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Pasalnya, pasokan bahan baku dan suku cadang mesin industri garmen kebanyakan dari Tiongkok.

Ia menjelaskan, perusahaan yang berorientasi ekspor, khususnya yang memproduksi pakaian jadi atau garmen, banyak yang terganggu karena banyaknya keterlambatan pengiriman dari Tiongkok. “Hal itu memaksa industri harus melakukan pengangkutan barang by air, bukan by sea. Kalau by air, ongkosnya lebih mahal tujuh kali lipat. Pasokan kan antisipasinya libur Imlek (di Tiongkok), begitu libur diperpanjang dua minggu mengakibatkan keterlambatan dan (pengiriman dengan pesawat) itu konsekuensi yang harus diambil,” kata dia.

Ad-1

Di sisi lain, Ade mengatakan, terjadi peningkatan permintaan produk garmen oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa, akibat merebaknya virus korona di Tiongkok. Bahkan, peningkatannya hingga 20%. “Pemegang merek di AS dan Eropa minim pasokan dari Tiongkok, bahkan beberapa gerai di sana ditutup karena tidak ada barang. Jadi, mereka membagi order ke beberapa negara yang risiko gagal kirimnya rendah. Indonesia jadi pilihan. Baik AS dan Eropa, mereka tambah 20% dari Indonesia,” kata dia.

Melalui peningkatan tersebut, lanjut dia, industri tekstil dalam negeri diharapkan dapat sedikit tertopang, mengingat capaian tahun lalu kurang menggembirakan. Tahun lalu, produksi relatif stagnan.

“Tahun ini, saya lihat ada peluang untuk bisa tumbuh 5%. Tapi, itu tergantung kapan wabah korona selesai dan seberapa cepat DPR bisa menyelesaikan omnibus law,” ungkap Ade. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor produk pakaian dan aksesoris sepanjang 2019 sebesar US$ 4,48 miliar, atau lebih rendah dibandingkan perolehan 2018 sebesar US$ 4,49 miliar. Amerika Serikat tercatat menjadi negara tujuan ekspor dengan peningkatan permintaan paling tinggi untuk Desember 2019, sebesar US$ 192 juta. Sedangkan secara umum, nilai total ekspor Indonesia pada 2019 sebesar US$ 167,5 miliar. Angka tersebut turun dari 2018 yang senilai US$ 180 miliar.

Bantuan Sosial Naik

Menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Manufaktur Johnny Darmawan, dampak wabah virus korona terhadap supply bahan baku industri kemungkinan baru akan terlihat pada April mendatang. Pasalnya, beberapa industri dalam negeri sudah memiliki cadangan bahan baku untuk tiga bulan, setelah virus korona mulai mewabah di Wuhan.

Meski demikian, dia memandang langkah pemerintah untuk memitigasi dampak virus korona terhadap perekonomian sudah tepat. Dia mengatakan, insentif yang diberikan kepada pelaku usaha pariwisata, penerbangan, dan hotel juga sudah tepat. Pasalnya, apabila kegiatan bisnis tersebut mati karena virus korona, pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa terjadi.

“Di industri manufaktur, insentif yang diberikan oleh pemerintah juga sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, menambah nilai (bantuan sosial Kartu Sembako) menjadi sebesar Rp 200.000 per bulan per keluarga penerima manfaat, yang dapat menjaga konsumsi masyarakat untuk produk-produk industri manufaktur seperti makanan dan minuman. Kalau mereka bisa belanja, mereka punya daya beli untuk membeli barang-barang manufaktur,” katanya melalui sambungan telepon kepada Investor Daily, Jakarta, Sabtu (29/2).

Bahan Baku Obat

Sedangkan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha (GP) Farmasi Dorojatun Sanusi mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan bahwa suplai bahan baku obat-obatan dari Tiongkok melambat. Padahal, Tiongkok menyediakan bahan baku untuk industri farmasi hingga 63% dari kebutuhan. Perlambatan itu terjadi lantaran libur Imlek di Tiongkok yang diperpanjang, seiring dengan merebaknya virus korona. “Kemudian, harga bahan baku dari Tiongkok itu sudah mulai naik, tapi kami belum tahu kenaikannya apakah merata bagi semua bahan baku yang diimpor dari Tiongkok dan berapa persentase kenaikannya.

Perusahaan farmasi juga mengimpor bahan baku dari negara lain seperti India, tetapi jumlahnya tidak besar, hanya sekitar 25% dari kebutuhan, dan ada beberapa juga yang produk jadi,” kata dia. Dorojatun mengungkapkan, perlambatan suplai bahan baku dari Tiongkok dapat memengaruhi produksi obat-obatan dalam negeri. Oleh karena itu, dia berharap, penyebaran virus korona tidak membuat pemerintah memperketat impor bahan baku dari Tiongkok.

“Pasalnya, jika impor bahan baku tersendat, perusahaan-perusahaan farmasi tidak bisa berproduksi, dan akan berpengaruh pula terhadap ekspor mereka. Ketersediaan makin berat, untuk JKN juga berat. Jadi, kami minta tidak ada pengetatan bahanbahan obat ataupun kemasan yang bersumber dari Tiongkok,” kata dia.

Sedangkan pengamat industri farmasi yang juga anggota GP Farmasi Vincent Harijanto mengatakan, industri farmasi dalam negeri masih memiliki persediaan bahan baku. Untuk obat-obat fast moving atau yang terjual cepat, bahan baku masih tersedia sampai sekitar akhir Maret 2020. Sementara itu, obat-obat yang biasanya terjual lebih lama masih memiliki persediaan bahan baku untuk produksi sampai akhir Juni 2020.

Di samping itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak terjadi pengetatan impor bahan baku obat dari Tiongkok. Namun demikian, persediaan bahan baku kemungkinan tertahan karena pengetatan transportasi, seperti kapal dan pesawat terbang, antara Tiongkok dan Indonesia.

“Indonesia sendiri melarang adanya penerbangan maupun pengapalan dari Tiongkok, itu dampaknya. Tetapi, pada waktu rapat dengan BPOM sudah tercatat bahwa untuk kita sendiri, masih ada cukup stok,” kata Vincent. Menurut dia, saat ini, perusahaan Tiongkok yang memasok bahan baku obat melakukan pengecekan untuk memastikan kemampuan mereka mengekspor ke Indonesia. Apabila nantinya bahan baku dari perusahaan tersebut dinilai kurang, produsen obat di Indonesia akan mencari alternatif pemasok bahan baku.

“BPOM pun telah memudahkan pengusaha untuk mencari alternatif pemasok bahan baku obat, selama mereka telah memenuhi persyaratan. Jadi, BPOM tidak akan melakukan penambahan peraturan, pengetatan impor. Justru sebaliknya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu akan mempermudah impor, jangan sampai nanti ada kelangkaan obat,” kata dia.

Industri Mamin

Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Rachmat Hidayat mengatakan, mewabahnya virus korona belum terasa dampaknya terhadap industri makanan dan minuman (mamin) di dalam negeri.

“Tapi kalau situasi ini berkepanjangan, nanti akan terasa dampaknya karena bahan baku kita juga masih impor dari berbagai negara, termasuk dari Tiongkok,” ujar dia kepada Investor Daily di Jakarta, Jumat (28/2). Dia memperkirakan, dampak dari virus itu akan terasa dalam tiga bulan ke depan. Pasalnya, pabrik biasanya hanya mengamankan pasokan bahan baku untuk sekitar 3-6 bulan. (leoc02/epa/b1/sumber lain/en)