Kode Etik Jurnalistik Online, Berbagai Versi

Bonacili.co.idKode Etik Jurnalistik Online, Berbagai Versi. Kode Etik Jurnalistik Online di Indonesia baru muncul tanggal 3 Februari 2012 dengan disahkannya Pedoman Penulisan Media Siber (PPMS) oleh Dewan Pers yang ditandatangani oleh kalangan praktisi media online.

Sebelumnya, wartawan media online mengaju kepada kode etik jurnalistik cetak KEWI (Kode Etik Wartawan Indonesia) yang juga ditetapkan Dewan Pers sesuai dengan otoritasnya menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Lembaga Pers.

Wacana kode etik jurnalistik media online muncul sejak booming media online pertengahan 1990-an. Gagasan tentang kode etik itu antara lain dikemukakan oleh Nicholas Johnson (FCC), Cuny Graduate School of Journalism, dan Poynter (Priyambodo RH, 2008).

Kode Etik Jurnalistik Online versi Nicholas Johnson

Johnson, Komisioner pada Federal Communications Commision (FCC) atau Komunikasi Amerika Serikat (1966-1973) yang juga Dosen llmu Hukum di Iowa Collage of Law AS, mempresentasikan makalah berjudul “Regulating the Cyber-Jurnalist” di sesi “The Journalist in Cyberspace” pada Konferensi Internasional di Pusat Jurnalisme Warsawa, Polandia, tahun l997. Ia mengatakan, kasus jurnalisme online hampir sama dengan kasus dalam jurnalisme cetak dan elektronik, antara lain menyangkut:

  • Penyerangan keentingan individu
  • Pencemaran nama baik
  • Pembunuhan karakter atau reputasi seseorang
  • Penyebaran kebencian, rasial dan mempertentangkan ajaran agama
  • Penyebaran hal-hal tidak bermolar, mengabaikan kaidah kepatuhan menyangkut seksual yang menyinggung perasaan umum dan perudungan seksual terhadap anak
  • Penerapan kecurangan dan tidak jujur, termasuk menyampaikan promosi/iklan palsu
  • Pelanggaran dan pengabaian hak cipta (copyright) dan Hak Atas Karya Intelektual (Intelectual Property Right).

Masalahnya, menurut Johnson, cyber-journalism itu lintas negara sehingga menimbulkan masalah dalam hal penuntutan hukum.

Cunty Graduate School of Journalism, yang didukung Knight Foundation melalui lamannya di http://www.kcnn.org, telah mencatat 10 langkah utama bagi cyberjournalist -termasuk kalangan citizen journalism dan blogger- supaya terhindar dari masalah hukum, yaitu:

  • Periksa dan periksan ulang fakta (check an recheck)
  • Jangan gunakan informasi tanpa sumber yang jelas
  • Perhatikan kaidah huku,
  • Pertimbangkan setiap pendapat
  • Utarakan rahasia secara selektif
  • Hati-hati terhadap apa yang diutarakan
  • Pelajari batas daya ingat
  • Jangan lakukan pelecehan
  • Hindari konflik kepentingan
  • Peduli nasihat hukum

Kode Etik Jurnalistik Online versi Poynter

Poynter (http://www.poynter.org), salah satu organisasi di Amerika yang menjadi acuan kalangan cyberjournalist, mengingatkan kalangan cyberjournalist untuk menelaah perkembangan internet lantaran secara langsung mempengaruhi perilaku dan aturan main di abad digital.

Jurnalis online, menurut Poynter, dituntut lebih memperhatikan kecenderungan aktual menyangkut kredibilitas dan akurasi, transparansi, dan multimedia massa, serta harus waspada terhadap kecepatan penyampaian berita yang seimbang dengan kapasitas akurasinya.

Beberapa hal utama yang ditekankan Poynter menyangkut profesi jurnalis dan organisasi multimedia massa adalah sebagai berikut:

  • Integritas keredaksian: menjaga kepercayaan publik sekaligus menjaga kredibilitas.
  • Keterbukaan komunikasi: di kalangan redaksi dengan pemasaran dalam organisasi multimedia massa, sehingga dapat memanfaatkan peluang ekonomi guna meraih keuntungan dari kecenderungan pertumbuhan bisnis di internet.
  • Riset pasar: dan menentukan ukuran berbisnis menjadi salah satu alat penting dalam menentukan arah kebijakan/panduan mengembangkan bisnis isi berita (content), dan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan dalam mendapatkan keuntungan sekaligus memberikan pelayanan informasi ke publik.
  • Pengalaman konsumen: menjadi hal utama, sehingga perlu senantiasa mengevaluasi berbagai model promosi/iklan guna mengetahui keinginan publik yang secara signifikan perlu diperhatikan organisasi multimedia massa.

Berkaitan dengan Sistem Pemberitaan yang dijalankan jurnalis sebagai bagian organisasi multimedia massa, maka Poynter juga memberikan sejumlah pertanyaan guna dicari pemecahannya, yakni:

Ad-1
  • Bagaimana menangani koreksi?
  • Bagmmana menangani kaitan antar-laman (Iinks)?
  • Bagmmana cara menyajikan berita yang bermakna? Dan, bagaimana pula memaparkannya, bila ada kemungkinan menimbulkan konflik terhadap para pihak di publiknya?
  • Bagaimma menerapkan kcbijakan penyuntingan, termasuk menetapkan layak siar, dan sejauh mana hal ini diperlukan?
  • Sejauh mana publik peduli terhadap nilai-nilai yang memperngaruhinya atas dasar pemberitaan yang dipublikasikan?
  • Apa saja nilai manfaat dari pemberitaan yang dilakukan jurnalis secara anonim atau menyembunyikan apa yang dikembangkan multimedia massa?
  • Standar apa saja yang harus diterapkan organisasi multimedia massa dalam menyiapkan hingga penyebaran bahan berita audio-visual secara online? Bagaimana pilihan aplikasi teknologinya.

Serangkaian pertanyaan tersebut bertujuan agar pengelola multimedia massa memahami benar mekanisme kinerjanya, karena sistem semacam itu sangat mempengaruhi perilaku SDM-nya, terutama para jurnalis.

Selain hal tersebut, media massa ber-internet (cyber media) juga memiliki karakteristik yang sama dengan media massa lainnya, yaitu tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan yang harus segera ditanggulangi.

Kode Etik Jurnalistik Online versi OJR

Kode Etik Jurnalistik Online juga dikemukakan oleh Online Journalism Review (OJR) dalam laman mereka http://www.ojr.org/ojr/wiki/Ethics, Annenberg School of Journalism, University of Southern California:

  1. No plagiarism
  2. Disclose, disclose, disclose
  3. No gifts or money for coverage
  4. Check it out, then tell the truth
  5. Be honest

Kode Etik Jurnalistik Online versi SPJ

Society of Professional Journalists (SPJ.org) sebelumnya dikenal dengan nama Sigma Delta Chi adalah salah satu organisasi tertua yang mewakili wartawanprofesional di AMerika Serikat, didirikan pada APril 1909. Dalam “SPJ Code of Ethics” disebutkan:
⦁ Seek thruth and Report it
⦁ Minimize Harm
⦁ Act Independently
⦁ Be Accountable

Kode Etik Jurnalistik Online Indonesia

Dewan Pers mengesahkan kode etik jurnalistik media online pada 3 Februari 2012. Naa resmi kode etik juralistik bagi praktisi/media online itu adalah Pedoman Permberitaan Media Siber (PPMS).

Pengesahan PPMS dilakukan Ketua Dewan Pers, Bagir Manan. Sebanyak 31 perusahaan beserta 11 organisasi dan tokoh pers menandatangani PPMS yang disusun Dewan Pers tersebut.

PPMS tetap mengacu kepada UU No. 40 tentang Pers (UU Pers), Kode Etik Juernalistik (KEJ) dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang disahkan Dewan Pers. Isi PPMS tidak jauh berbeda dari KEJ ataupun KEWI.


Sumber: Jurnalistik Online – panduan praktis mengelola media online (Asep Syamsul M. Romli)

  1. Jurnalistik Online, Prinsip dan Karakteristik
  2. Citizen Journalism dan Media Online
  3. Kode Etik Jurnalistik Online, Berbagai Versi
  4. Gaya Penulisan Naskah Online